Berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
Nomor : 561/Kep.1665-Bangsos/2009
Tanggal : 20 Nopember 2009
Tentang : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2010
1. Kabupaten Cianjur Rp. 743.500
2. Kota Depok Rp. 1.157.000
3. Kota Sukabumi Rp. 850.000
4. Kota Cirebon Rp. 840.000
5. Kabupaten Cirebon Rp. 825.000
6. Kabupaten Kuningan Rp. 700.000
7. Kabupaten Indramayu Rp. 854.145
8. Kota Banjar Rp. 689.800
9. Kabupaten Ciamis Rp. 699.815
10. Kabupaten Tasikmalaya Rp. 775.000
11. Kota Tasikmalaya Rp. 780.000
12. Kabupaten Garut Rp. 735.000
13. Kabupaten Bandung Rp. 1.060.500
14. Kota Bandung Rp. 1.118.000
15. Kota Cimahi Rp. 1.107.304
16. Kabupaten Bandung Barat Rp. 1.105.225
17. Kota Bogor Rp. 971.200
18. Kabupaten Bogor Rp. 1.056.914
19. Kabupaten Sukabumi Rp. 671.500
20. Kabupaten Majalengka Rp. 720.000
21. Kabupaten Subang Rp. 746.400
22. Kota Bekasi Rp. 1.155.000
23. Kabupaten Karawang Rp. 1.111.000
24. Kabupaten Purwakarta Rp. 890.000
25. Kabupaten Sumedang Rp. 1.058.978
26. Kabupaten Bekasi Rp. 1.168.974
Senin, 30 November 2009
PIMPINAN SERIKAT PEKERJA (PSP) SEBAGAI WAKIL SELURUH PEKERJA ANGGOTA SPN
AKTIFITAS/KEGIATAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL
Sebagai wakil para pekerja/buruh, Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) memiliki hak yang sebagaimana terangkum dalam pasal 3 konvensi no. 87, “…untuk menyelanggarakan kegiatan dan menyusun program.” Hak ini diperlukan untuk menyuarakan dan membela kepentingan anggota pada khususnya dan semua para pekerja pada umumnya. Serikat pekerja memiliki kebebasan untuk menyusun programnya sendiri. Pemerintah tidak dibenarkan ikut campur dalam kegiatan dan penyusunan program serikat pekerja. Juga, pembatasan atas kegiatan serikat pekerja bertentangan dengan kebebasan berserikat.
Aktifitas adalah bagian penting dari PSP karena ia menjadi inti dan puncak dari seluruh proses pendirian, kemandirian, mampu mengemban amanah anggota, memberikan perlindungan, pembinaan, pendidikan dsb.
MILITANSI PEREMPUAN DALAM GERAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN
Perempuan merupakan sumber tenaga kerja utama dalam industri manufaktur, seperti tekstil dan garmen di Asia. Dominasi perempuan dalam industri manufaktur bersamaan dengan pengalihan produksi manufaktur dari Negara-negara maju ke Negara yang sedang berkembang yang menyediakan tenaga kerja murah.
Berbagai temuan dan studi ketenagakerjaan memperhatikan bahwa pengusaha lebih memilih pekerja perempuan karena asumsi mengenai tingginya tingkat keterampilan, kepatuhan, kesabaran dan kesediaannya dalam menerima upah rendah, namun asumsi ini tidak sejalan dengan berbagai pengamatan dan studi mengenai keterlibatan perempuan dalam gerakan buruh. Menurut pengamatan saya, bahwa pekerja perempuan cenderung lebih aktif dan berani berbicara dibanding dengan kolega laki-laki mereka, apalagi pekerja perempuan migran, kata Wakil Sekretaris DPC SPN KBB. Namun hubungan antara perempuan dan gerakan buruh jauh dari sederhana, tambahnya.
Berbagai temuan dan studi ketenagakerjaan memperhatikan bahwa pengusaha lebih memilih pekerja perempuan karena asumsi mengenai tingginya tingkat keterampilan, kepatuhan, kesabaran dan kesediaannya dalam menerima upah rendah, namun asumsi ini tidak sejalan dengan berbagai pengamatan dan studi mengenai keterlibatan perempuan dalam gerakan buruh. Menurut pengamatan saya, bahwa pekerja perempuan cenderung lebih aktif dan berani berbicara dibanding dengan kolega laki-laki mereka, apalagi pekerja perempuan migran, kata Wakil Sekretaris DPC SPN KBB. Namun hubungan antara perempuan dan gerakan buruh jauh dari sederhana, tambahnya.
Sabtu, 28 November 2009
Hak-hak Serikat Pekerja dan HAM
Dalam Negara demokratis, Hak Asasi Manusia (HAM) sangat diakui dan dipegang teguh. Apakah HAM itu? HAM adalah perangkat jaminan hidup setiap orang yang diperolehnya sejak dilahirkan, tanpa memandang asal Negara, agama, budaya, social-ekonomi, afiliasi politik, ras, jenis kelamin dll. HAM digunakan/diperlukan karena Negara memiliki kekuasaaan yang besar yang apabila tidak terkontrol maka dikhawatirkan akan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.
Komite Kebebasan Berserikat ILO telah menggariskan prinsip bahwa kebebasan berserikat hanya dapat terwujud dimana ada jaminan pelaksanaan HAM. Hak-hak Serikat Pekerja mesti dilakukan secara normal sebagaimana digariskan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Hak-hak Serikat Pekerja adalah bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia.
Lima Hak Serikat Pekerja yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu ;
Komite Kebebasan Berserikat ILO telah menggariskan prinsip bahwa kebebasan berserikat hanya dapat terwujud dimana ada jaminan pelaksanaan HAM. Hak-hak Serikat Pekerja mesti dilakukan secara normal sebagaimana digariskan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Hak-hak Serikat Pekerja adalah bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia.
Lima Hak Serikat Pekerja yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yaitu ;
PENGERTIAN HAK-HAK PEKERJA DAN HAK SERIKAT PEKERJA
Apa yang dimaksud dengan “hak-hak pekerja”? Bukankah setiap pekerja telah memiliki hak seperti yang ada dalam aturan hukum? Mengapa “hak serikat pekerja” menjadi penting dibicarakan? Tiga pertanyaan tersebut dapat dengan sederhana dijawab bahwa : “hak serikat pekerja” tidak sama dengan “hak-hak pekerja”. Hal ini perlu dikemukakan sedari awal sebab umumnya “hak serikat pekerja” (trade union rights) disamakan begitu saja dengan “hak-hak pekerja” (worker’s rights). Dimana letak perbedaannya?
“Hak-hak pekerja” selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji. Karena pekerjaannya di bawah perintah orang pemberi kerja maka seorang pekerja perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gajinya. “Hak pekerja” tersebut muncul secara bersamaan ketika si pekerja mengikat dirinya pada si majikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang biasanya langsung dapat dijadikan contoh adalah ; hak atas upah.
“Hak-hak pekerja” selalu melekat pada setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji. Karena pekerjaannya di bawah perintah orang pemberi kerja maka seorang pekerja perlu memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari orang yang membayar gajinya. “Hak pekerja” tersebut muncul secara bersamaan ketika si pekerja mengikat dirinya pada si majikan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Yang biasanya langsung dapat dijadikan contoh adalah ; hak atas upah.
mukadimah
Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa sesunggunya pembangunan Indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara secara adil dan merataberdasarkan Pancasila dan UUD'45.
Bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pekerja Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang tinggi untuk mensukseskan pembangunan Indonesia.
Bahwa kaum pekerja Indonesia sebagai masyarakat pelaku pembangunanekonomi bangsa dijamin hak dan kepentingannya dalam politik dan ekonomi yang meliputi hak berserikat, berunding bersama dan memperoleh kehidupan yang layak selama bekerja hingga purna kerja.
Bahwa didorong oleh keinginan yang luhur, untuk hidup sejahtera dan bermartabat, pekerja Indonesia bersepakat bergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN)..
Bahwa untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pekerja Indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang tinggi untuk mensukseskan pembangunan Indonesia.
Bahwa kaum pekerja Indonesia sebagai masyarakat pelaku pembangunanekonomi bangsa dijamin hak dan kepentingannya dalam politik dan ekonomi yang meliputi hak berserikat, berunding bersama dan memperoleh kehidupan yang layak selama bekerja hingga purna kerja.
Bahwa didorong oleh keinginan yang luhur, untuk hidup sejahtera dan bermartabat, pekerja Indonesia bersepakat bergabung ke dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN)..
Langganan:
Postingan (Atom)