Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPN

ANGGARAN DASAR
SERIKAT PEKERJA NASIONAL


MUKADIMAH

Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa sesungguhnya pembangunan indonesia ditujukan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara secara adil dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa untuk mewujudkan cita – cita tersebut, pekerja indonesia mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang tinggi untuk mensukseskan pembangunan indonesia.

Bahwa kaum pekerja indonesia sebagai masyarakat pelaku pembangunan ekonomi bangsa dijamin hak dan kepentingannya dalam politik dan ekonomi yang meliputi hak berserikat, berunding bersama dan memperoleh kehidupan yang layak selama bekerja hingga purna kerja.

Bahwa dengan didorong oleh keinginan yang luhur, untuk hidup sejahtera dan bermartabat, pekerja indonesia bersepakat bergabung kedalam Serikat Pekerja Nasional (SPN).

Bahwa kemudian dari pada itu untuk menjadikan serikat pekerja nasional sebagai organisasi yang bebas, mandiri, demokratis propesional, bertanggung jawab, yang melindungi hak dan kepentingan serta memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan meningkatkan tanggung jawab serta produktifitas kerja pada anggota, maka disusunlah dasar perjuangan organisasi didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Serikat Pekerja Nasional.


Visi :

“Memperjuangkan terwujudnya masyarakat pekerja yang diperlakukan secara adil, hidup sejahtera dan bermartabat”

Misi :

-Mempunyai komitmen yang kuat terhadap perjuangan serikat pekerja untuk mendorong penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan dengan ikut mengawasi serta melaporkan aparat penegak hukum dari perilaku bermasalah dan korupsi.

-Menumbuhkan kepemimpinan SPN yang mempunyai kemampuan membangun solidaritas dan soliditas terhadap seluruh pekerja anggota yang memiliki integritas kepribadian yang baik, keunggulan moral, amanah dan propesional dibidang ketenagakerjaan.

-Mendorong dan membangun perangkat organisasi ditingkat otonomi daerah yang terintegrasi serta berorientasi pada semangat kesatuan dan persatuan secara propesional melalui musyawarah pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten / kota.

-Mendorong adanya sistem pengupahan yang layak serta mempunyai nilai daya saing secara individu bagi peningkatan kehidupan pekerja bserta keluarganya melalui penguatan posisi tawar perjuangan SPN.

-Mendorong secara institusi maupun individu untuk menempatkan organisasi SPN sejajar dengan organisasi masyarakat sosial, ekonomi dan politik lainnya yang mampu melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pengorganisasian (Organizing)

Organitation Performance
Adalah hasil dari utilisasi semua kapabilitas organisasi sesuai dengan intensi strategis. Hasilnya dapat berupa bentuk yang tangible dan intangible; baik dari perspektif finansial, pelanggan, proses, maupun pembelajaran dan pertumbuhan organisasi (financial, customer, internal process and learning & growth perspectives).

Strategic Intent
Adalah upaya organisasi dalam menterjemahkan visi/ misi menjadi beragam intensi organisasi di masa mendatang pada tingkat strategis, ataupun dalam bentuk sasaran pada tingkat organisasi.

Kebutuhan Hidup Layak (Living Wage)

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau menurut perundangan yang berlaku.
Di Indonesia, pemerintah dalam hal ini gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atau bupati/walikota, menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan

Bagaimana Menganalisa SWOT (How To Prepare a SWOT Analysis) Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, Ancaman)

Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan ekternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bias dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka. Juga dapat diartikan Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

DPR D BANDUNG BARAT MENGECEWAKAN

Senin 14 Juni 2010, setelah SP/SB Bandung Barat (DPC SPN, DPC SBSI'92 & FSPMI) bertemu langsung dengan ketua DPR D Bandung Barat untuk menagih janjinya yang akan menandatangani surat rekomendasi kepada DPR RI menyangkut beberapa tuntutan seperti diantaranya adalah : Menolak kenaikan Tarif Dasar Listrik, Revisi UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, dan lainnya. Pada hari itu pula ketua DPR D menandatangani surat rekomendasi sekaligus membuat agenda pemberangkatan ke Jakarta dalam menyampaikan surat tersebut kepada DPR RI.

Di lain sisi dalam menghantarkan rekomendasi tersebut ketua DPR D Bandung Barat, A. Umbara Sutisna telah memberikan mandat kepada Komisi D, Asep Hendra. M untuk bersama bertemu dengan DPR RI Komisi IX. Rabu 16 Juni 2010 rombongan dari Pihak SP/SB dan Komisi D, DPR D Bandung Barat berharap untuk dapat tersampaikannya aspirasi tersebut, sesampainya diperkantoran DPR RI di Jakarta rombongan tidak di terima.

Hal ini menjadi kekecewaan kenapa terjadi seperti ini. Pertanyaanya, apakah buruh telah dikebuhi? Mengapa DPR D Komisi D tidak bisa bertemu dengan DPR RI? Apakah ini sekedar kamuflase semata? atau apakah ini kebodohan kita?

Buruh Tolak Revisi UU Tenaga Kerja

DIPONEGORO,(GM)-
Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasioanl (May Day), puluhan buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) mendatangi Gedung DPRD Jabar, Jln. Diponegoro Bandung, Senin (5/4). Mereka menuntut pemerintah agar 1 Mei dijadikan sebagai libur nasional, memberlakukan sistem jenjang karier bagi buruh serta menolak revisi UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan karena merugikan buruh.

"Selain itu, hapus sistem kontrak dan outsourcing. Karena dengan sistem itu buruh sangat dirugikan dan sangat tidak manusiawi. Banyak buruh kontrak yang sudah bekerja lima tahun, kemudian di-PHK tanpa pesangon dan direkrut kembali menjadi buruh kontrak. Banyak perusahaan yang menerapkan sistem ini," ungkap Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar, Iwan Kusmawan kepada wartawan usai audiensi dengan Komisi D

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP-150/MEN/1999 TAHUN 1999
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
1. bahwa hubungan kerja tenaga kerja harian lepas, borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga penerimaan upahnya tidak teratur;
2. bahwa penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri;
3. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan dan Tenaga Kerja Kontrak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, oleh karena itu perlu disempurnakan;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM

Ironis memang era kini, belum lama kita menghirup kebebasan mengemukakan pendapat kita, aspirasi kita, usulan kita, niat baik kita terhadap kemajuan bangsa ini demi tercapai masyarakat yang sejahtera sesuai dengan cita-cita mulia para pahlawan bangsa.

Produk hukum Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 yang sudah begitu jelasnya mengatur, menjamin dan memberikan toleransi yang besar bagi warga negara untuk melaksanakan hajatnya. Namun ditengah perjalanannya ada saja yang menghalang-halangi dengan 1000 dalil alibi demi itulah, demi inilah, demi apapun yang ujung-ujungnya TIDAK BOLEH.

Salah satu contoh pada waktu Aksi Long March Bandung - Jakarta SPN Jawa Barat tanggal 25 Feb - 2 Mar 2010 kami dihadang oleh aparat Kepolisian di wilayah Cimahi dan di Wilayah Bogor, yang katanya kami tidak mengantongi surat izin.
Padahal kami sudah melakukan pemberitahuan sesuai aturan UU No. 9/1998 ke Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Apakah ini fenomena kembalinya era dahulu yang tumbuh subur dalam era reformasi???

SERIKAT PEKERJA NASIONAL PEDULI

Bencana Banjir di Kabupaten Bandung tepatnya di Cieunteung, citepus dan sekitarnya masih belum surut bahkan kondisi air sempat pasang pada saat tim kami tiba disana. Adalah tahap ke II SPN Peduli Korban Bencana Alam yang terjadi di Kabupaten Bandung yang sebelumnya bantuan sudah di salurkan di Kampung Pasir Jambu Ciwidey Kabupaten Bandung.

Sabtu, 20 Maret 2010 agenda SPN Peduli ada di 2 tempat, pada agenda kali ini bantuan pertama disalurkan langsung pada korban banjir di Cieunteung yang kedua di daerah Ciwidey tepatnya di Kampung Cibodas.

Kegiatan sosial ini selalu diadakan oleh SPN dalam rangka membantu dan meringankan beban korban bencana alam.

Serikat Pekerja Nasional Bandung Barat Peduli

PEDULI BENCANA ALAM


Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung tepatnya di Ciwidey, Pengalengan dan sekitarnya dan akhir-akhir ini telah terjadi banjir bandang di wilayah Cieunteung, Citeupus, Kp. Andir Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung dikarenakan luapan sungai Citarum.
Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Bandung Barat kembali menggalang aksi Peduli Korban Bencana Alam, hal ini dipandang sangat perlu dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana dan sudah mengalami kerugian yang baik materi maupun spiritualnya. Sudah menjadi tanggung jawab kita membantu para korban bencana, "tegas Yahya Ketua DPC SPN Kab. Bandung Barat".

Buruh Tetap Akan Sambangi DPR

Rabu, 3 Maret 2010 | 09:18 WITA

JAKARTA, TRIUBUN KALTIM - Massa demonstran dari elemen buruh bakal tetap mendatangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta siang ini. Tertundanya Paripurna DPR membahas kasus Century, memaksa buruh untuk tetap turun ke jalan memastikan hasil Paripurna sesuai harapan.

Meski menjamin akan tetap hadir ke DPR, namun diyakini kekuatan aksi massa kali ini akan jauh berkurang dari aksi kemarin. "Kami akan tetap datang ke DPR. Tapi kali ini memang kekuatannya agak terbatas. Karena sebagian besar kawan-kawan kan rencana awalnya hanya kemarin," kata Baso Rukman Abdul Jihad, koordinator aksi Serikat Pekerja Nasional (SPN) kepada Kompas.com, Rabu (3/3/2010).

Baso menjelaskan, dengan tertundanya Paripurna dan aksi kemarin yang sempat ricuh, massa dari rekan-rekan buruh kali ini bisa turun mencapai setengahnya. Jika pada Selasa kemari kekuatan gabungan dari elemen buruh bisa mencapai puluhan ribu, kali ini diperkirakan hanya ribuan. Ia memaklumi karena para buruh pekerja harus kembali bekerja di pabrik. "Kita maklumi, karena ada yang bekerja. Mereka hanya bisa datang kemarin," tuturnya.

Meski hari hadir dengan kekuatan timpang, namun Baso menegeskan idealisme dari buruh-buruh ini tidak akan berkurang sedikitpun. "Sikap kami jelas. Pansus ini harus bisa menjelaskan akar persoalan ini. Kalau memang ada yang bersalah, siapapun, harus tetap diadili," tuntasnya. (kompas.com)

Pendemo dari Bandung Akan Dihadang Polisi di Bogor

BOGOR - Puluhan buruh asal Bandung yang akan melakukan aksi unjuk rasa pada 2 Maret besok di Jakarta, akan dihadang petugas Polwil Bogor di depan pabrik Unitex, Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat.

Untuk melakukan penghadangan, ratusan personel dari Polwil Bogor dengan peralatan lengkap siap melakukan penghadangan jika para buruh yang berasal dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat memaksa ke Jakarta.

Menurut Kapolwil Bogor Kombes Pol Unggung Cahyono, para buruh yang akan melakukan aksi di Jakarta tidak memiliki izin dalam melakukan long march dari Bandung.

“Kami akan melakukan penangkapan paksa jika mereka memaksa untuk long march,” tegas Unggung, Senin (1/3/2010).

Salah satu perwakilan buruh, Zulkifli mengaku akan melakukan aksi ke gedung DPR.

“Kami akan menuntut untuk menolak out shorching dan menolak perdagangan bebas. Para buruh juga mengaku sudah diizinkan tadi malam untuk melakukan long march ke Jakarta, namun pagi ini kami kembali dihadang juga,” pungkas Zulkifli.

Aksi "Long March" Buruh Dihadang Polisi

Liputan6.com, Bogor: Setelah beberapa hari berjalan tanpa hambatan, ratusan buruh yang melakukan long march menuju Jakarta, dihadang aparat kepolisian Bogor, Jawa Barat, Senin (1/3). Mereka dilarang melanjutkan perjalanan karena tidak mengantungi izin.

Para buruh yang berangkat dari Bandung pada 25 Februari lalu ini, tiba di Bogor pada Senin pagi. Namun belum sempat memasuki Bogor ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional itu, dihadang aparat kepolisian. Untuk menghindari kemacetan, mereka digiring ke areal sebuah pabrik.

Sempat terjadi adu mulut antara pimpinan buruh dan polisi. Para buruh bersikeras telah mengantungi izin dari Kepolisian Kota Bandung. Setelah empat jam bernegosiasi, akhirnya polisi melepas para buruh dan mengawal mereka hingga perbatasan Bogor-Jakarta. Sebelumnya, para buruh ini berniat menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Istana Negara, guna menuntut penghapusan kebijakan tenaga kontrak dan outsourcing, yang dianggap sama sekali tidak berpihak pada mereka.(ARL/YUS

Demo Buruh Tolak ACFTA, Berlangsung Ricuh

indosiar.com, Semarang - Kedatangan ribuan buruh, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) ini, langsung dihadang ratusan petugas kepolisian, di depan gerbang kantor DPRD Jawa Tengah. Para buruh yang memaksa menerobos pagar, dihalau polisi, hingga terjadi aksi saling dorong, yang nyaris berlanjut saling baku hantam.

Ini merupakan aksi kedua, ribuan buruh di tempat yang sama, untuk menolak, pemberlakuan kesepatan perdagangan bebas antara negara ASEAN, termasuk Indonesia dan China.

Para buruh yang berasal dari sejumlah daerah di Jawa Tengah seperti Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Magelang, serta Tegal ini, khawatir pemberlakuan pasar bebas ini, akan berdampak pada phk massal, sebagai konsekuensi, membanjirnya produk asal China, yang lebih murah.

Setelah bernegosiasi, akhirnya perwakilan para buruh yang terdiri 15 orang, diijinkan masuk untuk menemui anggota DPRD Jawa Tengah.(Agus Hermanto/Ijs)

TOLAK CAFTA

Buruh Jateng Blokir Jalan

Rabu, 3 Maret 2010
SEMARANG (Suara Karya): Diwarnai aksi pemblokiran jalan-jalan protokol di Kota Semarang, para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) se-Jawa Tengah melancarkan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Tengah, Selasa (2/3).

Pemblokiran jalan protokol ditempuh ratusan buruh lantaran kecewa akibat gagal memasuki gedung wakil rakyat untuk memberikan dukungan kepada rekan mereka yang sedang beraudiensi dengan sejumlah anggota DPRD Jateng. Pagar pintu gerbang utama gedung wakil rakyat ini ditutup rapat dan dijaga ketat anggota Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Polrestabes Semarang.