Serikat Pekerja : Buruh Lawan Neoliberal

JAKARTA, KOMPAS.com –
Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyerukan kepada seluruh kaum buruh dan pekerja Indonesia untuk melakukan perlawanan kepada rezim pemerintahan neoliberal.

Perlawanan ini merupakan rangkaian penolakan ACFTA dan mengkritisi kinerja Kabinet Indonesia bersatu jilid II. Sebelumnya pekerja/buruh yang tergabung dalam aliansi Komite SP/SB telah melakukan aksi turun ke jalan yang dimulai dari beberapa daerah yaitu dari tanggal 6, 11, dan 17 Januari 2010 buruh Bandung, Jawa Barat melakukan aksi kemudian disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 21 Januari 2010. "Ketidakadilan terjadi dimana-mana, bahkan dengan mata telanjang rakyat bisa melihatnya. Betapa tidak adilnya pemerintah kepada rakyat bisa memberikan dana talangan kepada pengebor Lapindo, kepada perampok Bank Century, tetapi tidak pernah dilakukan untuk buruh yang dirampas pesangonnya oleh pengusaha, bahkan ditinggalkan kabur begitu saja," ucap Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional, Bambang Wirahyoso di Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (26/1/2010). Bambang menambahkan kebijakan yang diambil dengan dalih membangun ekonomi, mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan antara lain dengan diberlakukannya ACFTA yang akan berakibat membunuh perekonomian domestik.
"Akan banyak perusahaan nasional yang gulung tikar nantinya karena tidak siap bersaing, puluhan ribu buruh akan ter-PHK, jika masih bekerjapun diupah murah dan ditindas dengan sistim kontrak dan outsourcing," ucap Bambang.
Karena didorong oleh keadaan seperti yang telah disebutkan diatas, segenap komponen Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Nasional (SPN), Aspek Indonesia, GASPERMINDO, LEM SPSI, SPTSK KSPI, KEP KSPI, SBSI 92, KEP KSPSI, RTMM KSPI, GARTEKS KSBSI, FARKES Ref, FSPMI, SB NESTLE Indonesia, FNPBI, GASBIINDO, SBNSK, SPOI, SPNI, SBRI, SBTNI, SBTPI, SPO, SB-API, KOSBI, GOPSI menyatakan sikap antara lain:

1. Menolak pemberlakuan ACFTA
2. Mendukung pemberantasan korupsi dalam semua embaga
3. Mendukung pemberantasan Mafia Kasus (Markus)
4. Menolak kebijakan iberalisasi pada semua sektor.

Pernyataan sikap ini akan mereka lanjutkan dengan aksi damai yang diikuti puluhan ribu massa ang akan dilakukan pada tanggal 28 Januari 2010 di depan gedung DPR RI untuk enyampaikan tuntutan dan meminta pertanggung jawaban pemerintah atas ebijakan-kebijakannya yang tidak berpihak kepada rakyat.
Selain 4 hal diatas, hal lain yang akan mereka suarakan nantinya adalah:

1. Stop kerja kontrak dan outsourcing
2. Wujudkan upah layak
3. Talangan dana jaminan pesangon dari Bank Indonesia (Bailout)
4. Wujudkan kesehatan gratis sesuai dengan UU No. 40/2004 tentang SJSN
5. Mendukung KPK usut perampok Bank Century
6. Bunga Bank satu digit saja
7. Budiono turun dari posisi wakil presiden
8. Berhentikan Sri Mulyani karena keterlibatannya dalam pengalihan dana talangan 6,7 triliun pada Bank Century
9. Resafel kabinet yang bermental neoliberal
10. Penegakkan hukum
11. Turunkan harga sembako
12. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA

"Kami optimis DPR akan mendengar dan melanjutkan aspirasi kami," ucap
Bambang Wirahyoso.